Tupoksi

0
83
  1. Inspektur

Sebagaimana Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 536). Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju beserta tugas pokok dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

Inspektorat mempunyai tugas pokok memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Parangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiaatan pengawasan lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. Pelaksanaan administrasi Insspektoraat; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat Inspektorat yaitu menyusun program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi program pengawasan, menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat.

Fungsi Sekretariat :

  1. Perumusan program pengawasan diwilayah pemeriksaan (Obrik);
  2. Menyusun peraturan bidang pengawasan;
  3. Menyusun pedoman dan SOP bidang pengawasan;
  4. Pengkordinasian perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi dibidang pengawasan;
  5. Pengkoordinasian pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi;
  7. Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan, asistensi di bidang pengawasan;
  8. Pengkoordinasian pelaaksanaan pembinaan dan sosialisasi di bidang pengawasan;
  9. Pengkoordinasian pelasanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  10. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan tujuan tertentu; dan
  11. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan ASN.

Sekretariat Inspektorat terdiri atas :

  1. Sub. Bagian Perencanaan
  2. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
  • Inspektur Pembantu

Inspekur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan pelaayanan publik.

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan daerah;
  2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
  3. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  4. Reviu Laporan Keuangan;
  5. Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah;
  6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  7. Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  8. Pemeriksaan terpadu;
  9. Pemeriksaan Hibah / Bantuan Sosial;
  10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
  11. Tugas pembantuan dan ADD;
  12. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  13. Pemantauan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  14. Penyusunan peraturan perundang – undangan bidang pengawasan;
  15. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan; dan
  16. Koordinasi program pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

  1. Inspektur Pembantu Wilayah I
  2. Inspektur Pembantu Wilayah II
  3. Inspektur Pembantu Wilayah III
  4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari  Jabatan Fungsional auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dengan uraian sebagai berikut :

  • Auditor
    • Auditor Ahli Madya
    • Auditor Muda
    • Auditor Pertama
    • Auditor Penyelia
  • P2UPD
  • Pengawas Pemerintahan Pertama
  • Pengawas Pemerintahan Muda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here